UU ITE DAN TEROR FISIK: PERGESERAN PEMBUNGKAMAN SUARA KRITIS SEBAGAI INDIKATOR KEMUNDURAN DEMOKRASI INDONESIA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena kemunduran demokrasi di Indonesia yang ditandai dengan penyempitan ruang public dan pembungkaman suara kritis. Melalui metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus jamak, penelitian ini membedah berbagai peristiwa hukum dan kekerasan yang menimpa jurnalis, aktivis dan public figure atas kritik dan pendapat terhadap kebijakan public. Analisis dilakukan dengan menggunakan pisau bedah teori Autocratic Legalism dan Extra-Legal Backsliding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelemahan demokrasi di Indonesia terjadi melalui dua jalur utama yaitu jalur legal-prosedural melalui instrument UU ITE (khususnya pasal pencemaran nama baik dan berita bohong) untuk mengkriminalisasi aktivis dan jalur extra-legal melalui normalisasi kekerasan, terror fisik, dan intimidasi digital (doxing) terhadap jurnalis dan influencer. Temuan penelitian menegaskan bahwa sinergi antara represi formal dan intimidasi informal ini menciptakan efek gentar (chilling effect) yang sistematis, yang pada gilirannya mengakibatkan kematian substansi kebebasan sipil. Demokrasi Indonesia bergeser dari demokrasi substansial menuju demokrasi procedural yang opresif, dimana hukum tidak lagi berfungsi sebagi pelindung warga, melainkan sebagai alat konsolidasi kekuasaan.